Komunitas pusat kegiatan belajar masyarakat(KDPLS)

Oleh :

 

Sekretariat :

Jl. Cempaka Putih Barat XI / T No. 48

RT 005 RW 011 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520

Telp. : (021) 42872484, 081315420122, 0817716228

Fax : (021) 42872484

Email : forum_komunikasi@yahoo.com

Website : www.fkpkbm.or.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.    Lahirnya PKBM di Indonesia 2.    Pentingnya Konsep PKBM 3.    Pengembangan Konsep PKBM BAB II KONSEP PKBM 1.    Filosofi PKBM 2.    Tujuan PKBM 3.    Bidang Kegiatan PKBM 4.    Komponen PKBM 5.    Parameter PKBM 6.    Karakter PKBM BAB III RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PKBM 1.    Pentingnya Rencana Strategis Pengembangan PKBM 2.    Perumusan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Suatu PKBM 3.    Melakukan Analisis Lingkungan PKBM  (Analisis SWOT) 4.    Penetapan Rencana Aksi PKBM BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN PKBM DI INDONESIA 1.    Pentingnya Rencana Strategis Pengembangan PKBM secara Nasional 2.    Membangun Rencana Strategis Pengembangan PKBM Nasional 3.    Beberapa Alternatif Program Strategis Pengembangan PKBM di Indonesia 4.    Berbagai Peran Dalam Pengembangan PKBM di Indonesia 5.    Contoh Analisis SWOT, Visi,  missi  dan target 5 tahun pengembangan BAB VI PENUTUP

Hal 1 2 3 4 6 12 13 14 15 17 18 18 20 21 24 24 25 36 37 43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1       Lahirnya PKBM di Indonesia

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hadir di Indonesia di tengah-tengah kondisi krisis sosial ekonomi nasional pada tahun 1998. Kehadiran PKBM sebenarnya memiliki latar belakang yang cukup panjang.

Fakta menunjukkan bahwa pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya.

Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitikberatkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Adapun perhatian pada pendidikan non formal masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan.

Sesungguhnya pendidikan non formal telah dikenal dalam peradaban manusia jauh sebelum adanya pendidikan formal dan sistem persekolahan. Namun pembinaan pendidikan nasional selama ini masih didominasi oleh pendidikan formal. Pembinaan pendidikan non formal dilakukan oleh pemerintah hanya melalui berbagai pendekatan proyek yang bersifat sementara dan kadangkala tidak berkelanjutan. Cakupannyapun masih sangat terbatas pada beberapa jenis kebutuhan pendidikan yang bersifat nasional. Sementara pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat masih bertumpu pada jenis-jenis pendidikan yang memiliki nilai komersial sehingga dapat ditarik pembayaran dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pendidikan tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas keberhasilan pendidikan non formal telah dilakukan berbagai evaluasi terhadap kiprah pendidikan non formal selama ini. Negara-negara yang tergabung dalam UNESCO menyimpulkan bahwa pembangunan pendidikan non formal haruslah semaksimal mungkin bersifat partisipatif, dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dan peran pemerintah sebaiknya diposisikan lebih sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari berbagai naskah deklarasi antara lain deklarasi Jomtien, Dakar, dan sebagainya.

Salah satu upaya konkrit untuk mengimplementasikan gagasan tersebut adalah dengan mendorong dan memotivasi terwujudnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Community Learning Centre. PKBM bukanlah sepenuhnya merupakan suatu konsep yang baru sama sekali. Sebagai contoh di Jepang PKBM dikenal sejak tahun 1949 dengan nama Kominkan. Kominkan telah turut memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan kemajuan masyarakat Jepang. Sampai dengan tahun 2004 diperkirakan ada sekitar 18.000 Kominkan terdapat di seluruh Jepang.

Untuk menggerakkan masyarakat agar terwujud PKBM di Indonesia, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk mengidentifikasi dan memotivasi agar masyarakat dengan kesadarannya sendiri membentuk dan mengelola berbagai kegiatan pembelajaran bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Gagasan ini mendapatkan sambutan cukup baik oleh masyarakat sehingga pada awal tahun 1998 mulai dikukuhkan keberadaan berbagai PKBM di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sebagai contoh PKBM ALPA dan PKBM Buana Mekar di Bandung, PKBM RCC Garuda di Yogyakarta, PKBM Gajah Mada di Cirebon, PKBM Pionir di Solo, PKBM Giri Mukti di Balikpapan, PKBM Dahlia di Mataram, dan sebagainya. Sejak itu, PKBM semakin dikenal luas dan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dari sisi kuantitas. Pada tahun 2004 sudah terdapat lebih dari 3.000 PKBM di seluruh Indonesia. Pada tahun 2006 terdapat hampir dari 5.000 PKBM di seluruh Indonesia.

I.2        Pentingnya Konsep PKBM

Sebagai suatu institusi baru yang bergerak dalam berbagai kegiatan pendidikan non formal di tingkat akar rumput, PKBM berkembang secara dinamis dan belum didukung oleh berbagai pijakan kerangka teoritik dan akademik yang memadai.  Pengembangan PKBM sepenuhnya didasarkan atas pengalaman di lapangan yang situasi kondisinya sangat beragam. Dengan sendirinya Konsep PKBM yang berkembangpun sangat bervariasi dari suatu PKBM ke PKBM lainnya. Konsep PKBM yang berkembang sangat umum dan kurang tajam mengungkap secara menyeluruh eksistensi dan karakteristik PKBM itu sendiri.

Longgarnya konsep tentang PKBM ini di satu sisi memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi inovasi pengembangan PKBM pada tahap awal pengembangannya namun konsep yang terlalu umum ini tidak memadai untuk menjadi pijakan bagi pengembangan PKBM lebih lanjut. Di samping itu, ketidakjelasan konsep tentang PKBM dapat menimbulkan  adanya kesimpangsiuran pemahaman tentang PKBM yang dapat mengakibatkan kontra produktif bagi pengembangan PKBM selanjutnya. Adapun konsep tentang PKBM yang tertulis masih sangat terbatas, dan itupun masih sangat kental dipengaruhi perspektif birokratik belum menggambarkan konsep yang lebih utuh.

Dengan diakuinya secara eksplisit PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat luas untuk mengembangkan PKBM dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian keberadaan konsep PKBM yang lebih jelas dan lebih memadai bagi pengembangan PKBM lebih lanjut sangat dibutuhkan. Tanpa adanya konsep PKBM yang jelas dan memadai akan sulit dibangun rencana strategis yang baik dalam pengembangan PKBM selanjutnya baik di tingkat institusi, di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Hal ini tentunya akan mengakibatkan tidak adanya sinergi, rendahnya efektivitas dan inefisiensi dalam pengembangan PKBM lebih lanjut.

I.3       Pengembangan Konsep PKBM

Mengingat PKBM merupakan suatu institusi baru, maka pengembangan konsep PKBM sementara ini lebih didasarkan atas hasil observasi yang bersifat umum terhadap berbagai pengalaman PKBM selama ini. Konsep PKBM inipun sedang terus berkembang seiring dengan berbagai inovasi yang muncul dalam pengalaman pengembangan PKBM di lapangan. Di kemudian hari tentunya juga diharapkan pengembangan konsep PKBM ini juga didasarkan atas berbagai hasil kajian dan penelitian akademik yang lebih mendalam, sehingga dihasilkan konsep PKBM yang lebih solid, lebih tajam dan lebih menyeluruh.

Pengembangan konsep PKBM haruslah memperhatikan dua faktor secara bersamaan yaitu faktor kemampun konsep dalam menjelaskan secara lengkap dan utuh seluruh eksistensi dan karakteristik PKBM itu sendiri dan faktor kemampuan konsep dalam mengakomodasikan berbagai perkembangan dan keragaman PKBM baik yang telah ada maupun yang akan datang. Atas dasar pertimbangan tersebut maka konsep PKBM yang diuraikan dalam kesempatan ini lebih merupakan konsep yang bersifat generik. Artinya konsep PKBM yang diungkapkan ini adalah konsep yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam berbagai model-model PKBM yang bervariasi.

Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan konsep PKBM yang akan diuraikan lebih lanjut didasarkan atas pendekatan yang bersifat induktif. Formulasi konsep PKBM ini didasarkan atas pergumulan dan pengalaman praktis dalam membentuk, membangun dan mengembangkan PKBM sehari-hari. Di samping itu, juga melalui pengalaman dalam memperhatikan berbagai inovasi, keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi berbagai PKBM yang terungkap dalam berbagai diskusi di pertemuan tingkat nasional tentang PKBM baik dalam kerangka Forum Komunikasi PKBM Indonesia maupun dalam kerangka perumusan dan perbaikan berbagai program dan kebijakan yang bekaitan dengan PKBM oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas. Konsep PKBM yang diuraikan ini telah melalui pembahasan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi PKBM Indonesia sebagai suatu organisasi nasional yang mewadahi kebersamaan dan persatuan PKBM di seluruh Indonesia.

BAB  II

KONSEP PKBM

Konsep PKBM menjelaskan secara utuh jati diri PKBM, siapa atau apakah PKBM itu, bagaimana PKBM itu berkiprah dan ke arah mana PKBM itu berjalan/berkembang. Konsep PKBM dapat dijelaskan dalam 6 (enam) aspek yang meliputi :

1.         Filosofi PKBM,

2.         Tujuan PKBM,

3.         Bidang Kegiatan PKBM,

4.         Parameter PKBM,

5.         Komponen PKBM,

6.         Karakter PKBM.

Keenam aspek tersebut harus ada dalam konsep PKBM secara utuh. Tanpa salah satu aspek tersebut maka PKBM akan kehilangan jati dirinya. Dengan demikian perencanan, pembangunan, pengembangan dan evaluasi PKBM haruslah mencakup seluruh aspek tersebut secara utuh.

Yang dimaksud dengan Filosofi PKBM adalah suatu formulasi singkat yang menggambarkan idealisasi PKBM itu secara menyeluruh. Sedangkan Tujuan PKBM merupakan formulasi yang menjelaskan arah yang harus dicapai atau visi dari PKBM itu sendiri. Bidang Kegiatan PKBM menggambarkan ruang lingkup kegiatan dan pemasalahan yang digarap oleh PKBM. Komponen PKBM adalah berbagai pihak yang terlibat dalam PKBM. Parameter PKBM adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan ataupun tingkat keberhasilan suatu PKBM. Sedangkan Karakter PKBM menjelaskan nilai-nilai positif yang harus menjiwai suatu PKBM agar PKBM tersebut dapat mencapai tujuannya secara sehat dan berkelanjutan.

II.1     Filosofi PKBM

Filosofi PKBM secara ringkas adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community based Institution).  Hal ini dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut :

                         i.          Dari masyarakat berarti bahwa pendirian PKBM haruslah selalu merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri yang datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupannya melalui suatu proses-proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat saja dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM dan hal-hal lainnya tentang PKBM kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut.

Dalam hal pendirian suatu PKBM peran pemerintah ataupun pihak lain di luar komunitas tersebut hanyalah berupa proses sosialisasi, motivasi, stimulasi dan pelatihan untuk memperkenalkan PKBM secara utuh dan membuka perspektif serta wawasan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membentuk PKBM serta dalam pengembangan selanjutnya. Proses sosialisasi ini hendaknya tidak mengambil alih inisiatif pendirian yang harus murni datang dari kesadaran, kemauan dan komitmen anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat penting demi menjaga kelahiran PKBM itu secara sehat yang di kemudian hari akan sangat menentukan kemandirian dan keberlanjutan PKBM tersebut.

                  ii.               Oleh masyarakat berarti bahwa penyelenggaraan dan pengembangan serta keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat itu sendiri. Ini juga bermakna adanya semangat kemandirian dan kegotongroyongan dalam penyelenggaraan PKBM.

       Dengan kata lain, penyelenggaraan PKBM tidak harus menunggu kelengkapan ataupun kecanggihan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan tidak harus menunggu ada atau tidaknya ijin legal dari pemerintah setempat. PKBM dapat saja berlangsung dalam kesederhanaan apapun yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Penyelenggaraan PKBM harus didasarkan dan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

       Penyelenggaraan oleh masyarakat tentunya tidak berarti menutup kemungkinan partisipasi dan kontribusi berbagai pihak lain di luar masyarakat tersebut. Pemerintah, perorangan, lembaga-lembaga usaha, lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan sebagainya bahkan perorangan yang berasal dari luar masyarakat itu pun dapat saja turut berpartisipasi dan berkontribusi. Namun semua bentuk dukungan itu hendaknya harus tetap disertai semangat kemandirian dan komitmen masyarakat itu sendiri untuk membangun dan mengembangkan PKBM tersebut.

                     iii.          Untuk Masyarakat berarti bahwa keberadaan PKBM haruslah sepenuhnya demi kemajuan kehidupan masyarakat dimana PKBM tersebut berada. Itu berarti juga bahwa pemilihan program-program yang diselenggarakan di PKBM harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini tentunya juga tidak berarti menutup kemungkinan anggota masyarakat di luar masyarakat tersebut untuk dapat turut serta mengikuti berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. Kemungkinan tersebut dapat saja diwujudkan sepanjang tidak menghambat pemberian manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Prioritas dan fokus pemberdayaan tentunya haruslah tetap tertuju kepada masyarakat sasaran PKBM itu sendiri. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subyek dan obyek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.

Secara Akronim PKBM berarti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pemaknaan nama inipun dapat menjelaskan filosofi PKBM. Hal ini dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :

a.             Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan program-program, efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai program dan keberlanjutan keberadaan PKBM itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh seluruh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak baik yang berada di wilayah keberadaan PKBM tersebut maupun dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut misalnya pemerintah, lembaga-lembaga nasional maupun internasional, dan sebagainya.

Adanya pelembagaan berbagai kegiatan pembelajaran ini juga merupakan salah satu kelebihan dari keberadaan PKBM dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada umumnya, dalam setiap kelompok masyarakat hampir selalu ada berbagai upaya pembelajaran yang bersifat non formal. Namun seringkali berbagai kegiatan dan program tersebut tidak terkelola dan terlembagakan dengan baik dan tidak terpadu sehingga keberlanjutan dan mutu kegiatannya sulit dipertahankan dan ditingkatkan.

b.             Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Ini juga berarti bahwa PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti dari keberadaan PKBM. Kegiatan-kegiatan ini tentunya juga sangat tergantung pada konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.

c.             Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM haruslah merupakan kegiatan yang mampu memberikan terciptanya suatu proses transformasi dan peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif.

Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang hayatnya di setiap kesempatan. Belajar tidak hanya monopoli kaum muda, tetapi juga mulai dari bayi sampai pada orang-orang tua. Belajar juga dapat dilakukan dalam berbagai dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan dalam kehidupan berkesenian, beragama, berolahraga, adat istiadat dan budaya, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dimensi belajar seluas dimensi kehidupan itu sendiri. Dengan demikian PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat yang mengelola dan mengimplementasikan konsep belajar sepanjang hayat atau Life Long Learning dan Life Long Education  serta pendidikan untuk semua atau Education For All.

Penggunaan kata ‘belajar’ dalam PKBM dan bukan kata ‘pendidikan’ juga memiliki makna tersendiri. Belajar lebih menekankan pada inisiatif dan kemauan yang kuat serta kedewasaan seseorang untuk dengan sadar menghendaki untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik.  Belajar lebih menekankan upaya-upaya warga belajar itu sendiri sedangkan peran sumber belajar atau pengajar lebih sebagai fasilitator sehingga lebih bersifat bottom up dan lebih berkesan non formal. Sedangkan pendidikan sebaliknya lebih bersifat top-down, dan lebih berkesan formal, inisiatif lebih banyak datang dari sumber belajar atau pengajar.

d.      Masyarakat, berarti bahwa PKBM adalah upaya bersama suatu masyarakat untuk memajukan dirinya sendiri secara bersama-sama sesuai dengan ukuran-ukuran idealisasi masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan. Dengan demikian ciri-ciri suatu masyarakat akan sangat kental mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan-tujuannya, pilihan dan disain program dan kegiatan yang diselenggarakan, serta budaya yang dikembangkan dan dijiwai dalam kepemimpinan dan pengelolaan kelembagaannya. Hal ini juga berarti bahwa dalam suatu masyarakat yang heterogen PKBM akan lebih mencerminkan multikulturalisme sedangkan dalam masyarakat yang relatif lebih homogen maka PKBM juga akan lebih mencerminkan budaya khas masyarakat tersebut.

PKBM bukanlah suatu institusi yang dikelola secara personal, individual dan elitis. Dengan pemahaman ini tentunya akan lebih baik apabila PKBM tidak  merupakan institusi yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok elitis tertentu dalam suatu masyarakat. Tetapi keberadaan penyelenggara maupun pengelola PKBM tentunya mencerminkan peran serta seluruh anggota masyarakat tersebut. Dalam situasi transisi ataupun situasi khusus tertentu peran perorangan atau tokoh-tokoh tertentu atau sekelompok anggota masyarakat tertentu dapat saja sangat dominan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, prakteknya tidaklah menjadi kaku, dapat saja lebih fleksibel.

Kata ‘masyarakat’ juga untuk membedakan secara dikotomis dengan pemerintah. Artinya seyogyanya PKBM itu milik masyarakat bukan milik pemerintah. Kontribusi pemerintah adalah dalam mendukung dan memfasilitasi keberlangsungan dan pengembangan PKBM dapat saja jauh lebih besar porsinya dibandingkan kontribusi masyarakat dalam nilai kuantitas tetapi semuanya itu haruslah diposisikan dalam kerangka dukungan bukan mengambil-alih tanggungjawab masyarakat. Hal ini bukanlah mengarah pada seberapa besar proporsi kuantitas, tetapi lebih kepada semangat, kualitas dan komitmen. Tentu saja hal ini harus didasarkan pada konteks dan potensi masing masing masyarakat. Ini juga tidak berarti bahwa mustahil adanya pegawai negeri sipil bekerja dalam suatu PKBM baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, ataupun ini tidak berarti mustahil adanya alokasi anggaran pemerintah untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana PKBM serta dana operasional PKBM. Bahkan sebaliknya, tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan dan pembinaan PKBM haruslah tercermin dalam alokasi-alokasi anggaran pemerintah yang signifikan dalam memperkuat penyelenggaraan dan mutu pogram PKBM namun keseluruhannya itu haruslah dikembangkan selaras dengan  dukungan bagi penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengelola PKBM.

Penggunaan kata ‘masyarakat’ juga perlu dipahami secara lebih khusus. Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata ‘masyarakat’ dapat dipahami dalam arti yang lebih luas misalnya ‘masyarakat Indonesia’ tetapi dapat juga dipahami dalam arti yang lebih sempit dan terbatas, misalnya ‘masyarakat RT-06 RW 05 Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung’. Kata ‘masyarakat’ dalam PKBM lebih dimaksudkan pada pengertian masyarakat dalam arti lebih sempit dan terbatas. Dalam bahasa Inggris, padanan katanya  adalah community, atau diterjemahkan menjadi ‘komunitas’. Pemahaman ini memberi implikasi bahwa PKBM haruslah merupakan institusi yang dibangun dan dikembangkan dalam suatu masyarakat yang bersifat terbatas dan bersifat setempat, bersifat lokal. Batasan ini dapat dikategorikan dalam batasan geografis maupun batasan karakteristik. Batasan geografis dapat berarti dalam suatu wilayah tertentu seperti suatu Kampung atau Dusun tertentu, suatu Desa atau Kelurahan tertentu ataupun suatu Kecamatan tertentu. Batasan Karakteristik dapat saja mengacu pada suatu kelompok masyarakat yang mengalami suatu persamaan permasalahan tertentu misalnya suatu kelompok masyarakat yang karena permasalahan sosial tertentu sama-sama berada dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tertentu dan sebagainya. Dengan pemahaman ini tentu sulitlah dipahami adanya suatu PKBM yang mengklaim PKBM skala yang  terlalu luas wilayah cakupannya misalnya skala propinsi atau skala nasional.

II.2     Tujuan PKBM

Pada dasarnya tujuan keberadaan PKBM di suatu komunitas adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitas tersebut dalam arti luas. Pemahaman tentang mutu hidup suatu komunitas sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh komunitas tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu komunitas akan berbeda dari suatu komunitas ke komunitas yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan setiap PKBM tentunya menjadi unik untuk setiap PKBM.

                                                    

Berbicara tentang mutu kehidupan akan mencakup dimensi yang sangat luas seluas dimensi kehidupan itu sendiri. Mulai dari dimensi spiritual, social, ekonomi, kesehatan, mentalitas dan kepribadian, seni dan budaya dan  sebagainya. Ada komunitas yang hanya menonjolkan satu atau dua dimensi saja sementara dimensi lainnya kurang diperhatikan, tetapi ada juga komunitas yang mencoba memandang penting semua dimensi. Ada komunitas yang menganggap suatu dimensi tertentu merupakan yang utama sementara komunitas lainnya bahkan kurang memperhatikan dimensi tersebut.

Untuk memperoleh suatu konsep mutu kehidupan yang secara umum dapat diterima oleh berbagai komunitas yang beragam, dikembangkanlah beberapa konsep seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks ini menggambarkan tingkatan mutu kehidupan suatu komunitas. Dengan menggunakan indeks ini kita dapat membandingkan tinggi rendahnya mutu kehidupan suatu komunitas relatif dengan komunitas yang lain. Dengan menggunakan indeks ini juga kita dapat memonitor kemajuan upaya peningkatan mutu kehidupan suatu komunitas tertentu secara kuantitatif. Suatu PKBM dapat saja memanfaatkan indeks tersebut sebagai wahana dalam merumuskan tujuannya serta dalam mengukur sudah sejauh mana PKBM tersebut telah efektif dalam memajukan mutu kehidupan komunitas sekitarnya.

II.3     Bidang Kegiatan PKBM

Selaras dengan tujuan PKBM yaitu terwujudnya peningkatan mutu hidup komunitas, dimana dimensi mutu kehidupan itu sangatlah luas, maka bidang kegiatan yang dicakup oleh suatu PKBM pun sangatlah luas mencakup semua dimensi kehidupan itu sendiri. Untuk memudahkan dalam analisis, perencanaan dan evaluasi, keragaman bidang kegiatan yang diselenggarakan di PKBM ini dapat saja dikelompokkan dalam beberapa kelompok kegiatan yang lebih sedikit namun menggambarkan kemiripan ciri dari setiap kegiatan yang tergolong di dalamnya. Khusus untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, berdasarkan pengalaman PKBM, seluruh kegiatan PKBM dapat dikelompokkan dalam tiga bidang kegiatan, yaitu bidang kegiatan pembelajaran (learning activities), bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (business activities) dan bidang kegiatan pengembangan masyarakat (community development activities).

1.      Kegiatan Pembelajaran

Yang termasuk dalam bidang kegiatan pembelajaran adalah semua kegiatan yang merupakan proses pembelajaran bagi anggota komunitas dan berupaya melakukan transformasi kapasitas/kemampuan/kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual, watak dan kepribadian meliputi aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Pembelajaran juga mencakup seluruh kalangan baik dari usia dini sampai lanjut usia, pria dan wanita, dan semua orang tanpa terkecuali.  Yang termasuk dalam bidang kegiatan ini antara lain :

a.    Program Pendidikan Anak Usia Dini

b.    Program Pendidikan Kesetaraan SD (Paket A), SMP (Paket B), SMA (Paket C)

c.    Program Pendidikan Mental dan Spiritual

d.   Program Pendidikan Keterampilan

e.    Program Pendidikan Vokasional

f.     Program Pendidikan Kewarganegaraan

g.    Program Pendidikan Kerumahtanggaan

h.    Program Pendidikan Kewirausahaan

i.      Program Pendidikan Seni dan Budaya

j.      Program Pendidikan Hobi dan Minat

k.    Pendidikan Keaksaraan Fungsional

l.      Dan lain-lain.

2.      Kegiatan Usaha/Ekonomi Produktif (Bisnis)

Bidang kegiatan usaha ekonomi produktif mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas/pemberdayaan ekonomi anggota komunitas. Di dalamnya mencakup semua program antara lain :

a.       Unit usaha PKBM

b.      Kelompok Belajar Usaha

c.       Pengembangan usaha warga masyarakat

d.      Kerjasama dan jaringan usaha masyarakat

e.       Upaya-upaya peningkatan produktivitas masyarakat

f.       Penciptaan lapangan kerja baru

g.      dan sebagainya.

Di dalamnya juga meliputi seluruh aspek usaha mulai dari

-            pembangunan usaha baru

-            perluasan pemasaran

-            pengembangan permodalan

-            peningkatan mutu

-            peningkatan kemampuan manajemen usaha

-            peningkatan kemampuan inovasi dan perancangan produk

-            dan sebagainya.

3.      Kegiatan Pengembangan Masyarakat

Bidang pengembangan masyarakat mencakup berbagai kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas komunitas tersebut sebagai suatu kelompok/ komunal. Di dalamnya tercakup berbagai jenis kegiatan seperti :

-            penguatan sarana/prasarana/infrastruktur baik fisik maupun non fisik

-            penguatan kohesivitas di antara masyarakat

-            perbaikan dan pengembangan lingkungan

-            Penggalian, pengembangan dan pembudayaan bahasa dan budaya asli komunitas tersebut.

-            Pembaharuan sistem kaderisasi kepemimpinan di komunitas tersebut

-            Pembaharuan sistem administrasi pemerintahan di komunitas tersebut

-            Pembaharuan dan penguatan pranata sosial yang ada di komunitas tersebut

-            penyuluhan hukum, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain.

-            penciptaan, penguatan dan reorientasi suatu budaya tertentu

-            dan sebagainya.

II.4    Komponen PKBM

1. Komunitas Binaan/Sasaran

       Setiap PKBM memiliki komunitas yang menjadi tujuan atau sasaran pengembangannya. Komunitas ini dapat dibatasi oleh wilayah geografis tertentu ataupun komunitas dengan permasalahan dan kondisi sosial ekonomi tertentu. Misalnya komunitas warga kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, komunitas anak-anak jalanan di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung , dan lain-lain.

2. Warga Belajar

       Warga belajar adalah sebagaian dari komunitas binaan atau dari komunitas tetangga yang dengan suatu kesadaran yang tinggi mengikuti satu atau lebih program pembelajaran yang ada.

3. Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis

       Pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis adalah sebagian dari warga komunitas tersebut ataupun dari luar yang bertanggungjawab langsung atas proses-proses pembelajaran yang ada.

4. Penyelenggara dan Pengelola 

       Penyelenggara dan pengelola PKBM adalah satu atau beberapa warga masyarakat setempat yang bertanggungjawab atas kelancaran dan pengembangan PKBM serta bertanggungjawab untuk memelihara dan mengembangkannya. Didalamnya termasuk penyelenggara kelembagaan PKBM, pengelola operasional lembaga PKBM dan pengelola suatu program tertentu yang diselenggarakan oleh PKBM tersebut.

5. Mitra PKBM

       Adalah pihak-pihak dari luar komunitas maupun lembaga-lembaga yang memiliki agen atau perwakilan atau aktivitas atau kepentingan atau kegiatan dalam komunitas tersebut yang dengan suatu kesadaran dan kerelaan telah turut berpartisipasi dan berkontribusi bagi keberlangsungan dan pengembangan suatu PKBM.

II.5    Parameter PKBM

a.      Partisipasi masyarakat (Community participation)

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pendirian, penyelenggaraan maupun pengembangan PKBM. Semakin tinggi jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu PKBM maka semakin tinggi pula dianggap keberhasilan dan kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat setempat dalam suatu PKBM menggambarkan  semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM, akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada. Baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di PKBM tersebut. Partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dalam dukungan  dalam penyediaan sarana dan prasarana, dana, tenaga personalia, ide dan gagasan, dan sebagainya.

            b.  Manfaat bagi masyarakat (Impact)

Parameter berikutnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu PKBM adalah manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan manfaat (impact) adalah seberapa besar PKBM tersebut telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas tersebut.  Sumbangan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja,  penciptaan keharmonisan dan lain-lain.

             c. Mutu dan relevansi program

Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan parameter berikutnya bagi kemajuan suatu PKBM. Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu memperhatikan input, proses dan output dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur mutu dan relevansi program-program pembelajaran yang diselenggarakan telah banyak dikembangkan model-model pengukuran dan evaluasi pendidikan maupun model-model pengukuran dan evaluasi mutu yang lebih general, misalnya Manajemen Mutu Total (Total Quality Management atau TQM), seri International Standard Organization (ISO) dan lain-lain.

           d.   Kemandirian dan Keberlanjutan lembaga (Sustainability)

Yang dimaksud kemandirian di sini adalah kemampuan PKBM untuk tetap berjalan dengan baik melaksanakan berbagai programnya tanpa harus bergantung kepada berbagai pihak lain di luar dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan keberlanjutan lembaga di sini adalah kemampuan PKBM untuk tetap bertahan terus menerus melaksanakan seluruh programnya sesuai dengan dinamika kebutuhan yang ada di komunitas tersebut. Untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan lembaga perlu dikembangkan sistem pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan lembaga dalam melakukan inovasi program, membangun system manajemen yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan personalia yang baik dan melakukan sistem kaderisasi kepemimpinan yang baik.

II.6   Karakter PKBM

Karakter merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari PKBM. Karakter PKBM menunjukkan nilai-nilai yang harus selalu menjiwai seluruh kegiatan PKBM. Untuk membangun PKBM yang baik maka harus juga dibentuk dan diperkuat terus karakter PKBM. Tanpa memiliki karakter, PKBM akan sulit bertahan dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuan-tujuannya. Setidaknya ada 7 karakter yang harus dimiliki dan dikembangkan dalam suatu PKBM yaitu :

1.         Keperdulian terhadap yang lebih berkekurangan

2.         Kemandirian dalam penyelenggaraan

3.         Kebersamaan dalam kemajuan

4.         Kebermaknaan setiap program dan kegiatan

5.         Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi

6.         Fleksibilitas program dan penyelenggaraan

7.         Pembaharuan diri yang terus menerus (continuous improvemen).

BAB  III

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PKBM

III.1   Pentingnya Rencana Strategis Pengembangan PKBM

Pada dasarnya yang dimaksud dengan strategi bagi suatu PKBM adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangka panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan PKBM berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan. Strategi harus bersifat menyeluruh dan terpadu. Strategi dapat juga dikatakan sebagai suatu rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi PKBM dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama PKBM dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh PKBM.

Strategi pengembangan PKBM sangat penting baik di tingkat kelembagaan PKBM maupun di tingkat nasional. Pada tingkat kelembagaan, sumberdaya yang terbatas yang dimiliki oleh msyarakat dan tujuan-tujuan yang sedemikian banyak yang harus dicapai, menuntut adanya suatu strategi PKBM yang baik. Tanpa strategi yang baik akan sulit diperoleh efektivitas dan efisiensi pengembangan suatu PKBM tertentu. Pada tingkat nasional, keberadaan strategi pengembangan PKBM akan memberikan suatu kerangka bersama seluruh pihak yang terkait dalam rangka membangun PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan, membangun PKBM sebagai salah satu wahana pembangunan nasyarakat secara menyeluruh dan membangun PKBM sebagai agen pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Keberadaan strategi ini akan menolong masing-masing pihak yang terlibat  untuk saling memberikan kontribusi terbaiknya dan secara simultan terjadi sinergi dari keseluruhan upaya yang dilakukan tersebut.

III.2     Perumusan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Suatu PKBM

Langkah awal dalam perumusan strategi PKBM adalah penetapan visi PKBM. Visi merupakan bayangan cermin mengenai keadaan internal dan kehandalan inti suatu PKBM di masa yang akan datang. Seringkali pengertian visi tertukar dengan pengertian misi. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu yang cukup panjang. Visi menjawab pertanyaan ‘kita ingin menjadi seperti apa’. Visi adalah pernyataan tentang keadaan kita di masa datang yang kita inginkan. Visi harus dapat memberikan kepekaan yang kuat tentang fokus dari suatu PKBM.

Pernyataan visi PKBM perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua pihak di PKBM bahkan juga di tengah-tengah komunitas dimana PKBM berada, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi PKBM. Kriteria pembuatan visi meliputi antara lain :

-          visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan

-          visi dapat memberikan arahan mendorong anggota PKBM untuk menunjukkan kinerja yang baik

-          dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan

-          menjembatani masa kini dan masa datang

-          gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik

-          sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.

Suatu visi PKBM agar menjadi realistik, dapat dipercaya dan meyakinkan, serta mengandung daya tarik, maka dalam proses pembuatannya perlu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder). Selain keterlibatan berbagai pihak, visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dengan PKBM sehingga merasa sebagai pemilik dari visi itu. Visi sebaiknya dibuat dalam kalimat yang singkat sehingga mudah diingat dan dijadikan sebagai komitmen.

Visi yang telah diperoleh harus diterjemahkan ke dalam arah yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan target, prioritas dan aktivitas. Untuk itu diperlukan pernyataan misi yang lebih tajam dan lebih rinci jika dibandingkan dengan visi. Sehingga visi lebih merupakan keadaan masa datang sedangkan misi lebih merupakan cara untuk mencapainya.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai PKBM bagi semua pihak yang berkepentingan di masa datang.  Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu penjelasan tentang pelayanan yang ditawarkan PKBM. Pernyataan misi haruslah :

-          menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh PKBM dan bidang kegiatan utama dari suatu PKBM

-          secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya

-          mengundang partisipasi masyarakat yang luas terhadap perkembangan bidang utama PKBM

Dalam mencapai visi dan misi, dibutuhkan suatu nilai-nilai yang akan mengarahkan semua pihak terkait bagaimana harus melaksanakan tugas masing-masing setiap harinya. Nilai-nilai adalah kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan PKBM, sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu. Nilai adalah pedoman yang dibuat dan dianut oleh PKBM sehingga mengikat semua pihak  terkait di PKBM untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut itu. Kriteria nilai-nilai adalah :

-          Kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan PKBM

-          Faktor penggerak perilaku PKBM dan mendorong keunggulan setiap orang di PKBM

-          Mampu mengklarifikasi ekspektasi kinerja mutu

-          Menghargai semua stakeholder

-          Sangat menentukan pencapaian visi dan misi

-          Perilaku pimpinan sebagai teladan.

III.3     Melakukan Analisis Lingkungan PKBM  (Analisis SWOT)

PKBM  hidup dalam suatu lingkungan yang selalu saling berhubungan dan mempengaruhi. Sehingga untuk mempertahankan keberlanjutan PKBM, perlu dikenali dan dikuasai berbagai informasi lingkungan strategik PKBM. Untuk menghasilkan suatu strategi PKBM yang tepat dibutuhkan adanya suatu analisis lingkungan strategik PKBM. Tujuan analisis lingkungan ini adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal PKBM dan memahami peluang serta tantangan eksternal sehingga PKBM dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa datang.

Langkah awal dalam analisis lingkungan adalah melakukan identifikasi berbagai sumber informasi yang akan digunakan. Sumber informasi ini dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu lingkungan tugas, lingkungan lembaga, dan lingkungan makro. Yang dimaksud dengan lingkungan tugas adalah sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. Lingkungan lembaga meliputi sumber sumber informasi berkaitan dengan berbagai organisasi dan lembaga lain yang berkaitan dengan  PKBM. Sedangkan lingkungan makro adalah sumber-sumber informasi yang meliputi sektor sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan  dan teknologi, dan lain-lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap PKBM baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam melakukan analisis lingkungan PKBM perlu memperhatikan segala kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling PKBM yang berdampak pada kehidupan PKBM berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan/ancaman eksternal.

Yang dimaksud dengan kekuatan internal (Strength) adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan PKBM meraih keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi. Kelemahan internal (Weakness) adalah situasi dan faktor-faktor yang berasal dari dalam PKBM yang bersifat negatif dan dapat menghambat PKBM dalam mencapai visi dan missi. Yang dimaksud dengan peluang eksternal (Opportunity) adalah situasi dan faktor-faktor luar PKBM yang bersifat positif dan dapat membantu PKBM dalam mencapai visi dan misinya. Yang dimaksud dengan tantangan/ancaman eksternal (Threat) adalah situasi dan faktor-faktor luar PKBM yang bersifat negatif dan dapat menghambat ataupun mengakibatkan PKBM gagal dalam mencapai visi dan misinya.

Setelah dilakukan analisis lingkungan maka akan diperoleh peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh PKBM. Dalam analisis tersebut juga perlu dikritisi signifikansi dari setiap butir analisis dan dibandingkan satu dengan yang lain untuk memahami lebih jauh. Salah satu cara efektif dan sederhana dalam mengolah hasil analisis SWOT adalah dengan mengkonfrontasikan setiap butir analisis tersebut satu dengan yang lainnya. Dari setiap perbandingan dan konfrontasi tersebut dapat dikembangkan suatu asumsi strategi tertentu untuk memberikan solusi terhadap kesenjangan (gap) yang ada. Hasilnya dapat dikonfrontasikan dengan visi, misi, dan nilai-nilai untuk melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang paling menguntungkan bagi pencapaian visi dan misi PKBM, yang selanjutnya kemungkinan-kemungkinan ini sering disebut sebagai rumusan startegi PKBM.

III.4     Penetapan Rencana Aksi PKBM

Sebelum PKBM menetapkan target-target yang harus dicapai sebagai wujud dari rencana aksinya, maka perlu dirumuskan lebih dahulu tujuan-tujuan dari PKBM. Pencapaian tujuan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja PKBM. Tujuan PKBM dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam perumusan tujuan PKBM, yaitu :

-          Tujuan harus serasi dan harus lebih mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya

-          Tujuan biasanya bersifat jangka lebih panjang dan dirumuskan dalam beberapa tujuan yang tidak terlalu banyak, umumnya sekitar 2 sampai 3 tujuan

-          Tujuan cenderung secara esensial tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategis tertentu, hasil yang diharapkan telah tercapai

-          Tujuan harus dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat pelayanan dan kondisi saat ini dan yang diinginkan

-          Tujuan menggambarkan hasil yang diinginkan dan arah yang jelas tetapi belum menetapkan ukuran-ukuran spesifik

-          Tujuan harus menantang, namun realistik untuk dicapai

Target PKBM merupakan penggambaran yang lebih spesifik, konkrit dan rinci tentang hasil yang ingin dicapai melalui dan tindakan-tindakan yang ingin diambil dalam mencapai tujuan PKBM yang telah ditetapkan sebelumnya. Target mengungkapkan secara spesifik tugas yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek. Target merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategis PKBM. Target haruslah fokus pada aksi yang bersifat spesifik, agresif, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi hasil, dan berbatas waktu. Target juga harus mengindikasikan dengan jelas berapa alokasi anggaran dan sumber-sumber yang akan mendukung pelaksanaan kegiatannya. Keseluruhan akumulasi pencapaian target haruslah meyakinkan akan dengan sendirinya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun target :

-          Jika serangkaian tindakan ini diimplementasikan apakah masuk akal bahwa semua tujuan akan tercapai?

-          Berapa biaya yang dibutuhkan dan keuntungan yang diperoleh untuk serangkaian tindakan yang dihasilkan?

-          Apakah rangkaian tindakan yang akan diambil akan berdampak positif atau negatif kepada setiap tujuan yang ada?

-          Apakah target tertentu tergantung pada keberhasilan implementasi target lainnya?

-          Jika diperlukan perubahan, berapa lama waktu yang diperlukan?

-          Adakah kendala yang akan terjadi?

-          Setelah diimplementasikan apakah dibutuhkan perubahan prosedur tertentu?

-          Jika ya apa dampaknya bagi PKBM?

-          Langkah-langkah apa saja lagi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rangkaian tindakan yang ada dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiap langkah?

Setelah diperoleh target-target operasional yang spesifik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja operasional. Rencana kerja operasional adalah tingkatan dimana hasil aktual dari suatu target dilaksanakan. Rencana kerja operasional menggambarkan siapa yang akan bertanggungjawab atas setiap langkah, dan kapan langkah tersebut harus selesai. Proses penyusunan rencana kerja operasional adalah sebagai berikut :

-     Merinci rencana kerja operasional dalam langkah-langkah

-     Menentukan penanggungjawab implementasi rencana

-     Mengatur kerangka waktu penyelesaian rencana

-         Menentukan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana

BAB  IV

STRATEGI PENGEMBANGAN PKBM DI INDONESIA

IV.1     Pentingnya Rencana Strategis Pengembangan PKBM Secara Nasional

Sejak dimulainya PKBM di Indonesia pada tahun 1998 dan pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pendidikan Nasional dan dinas-dinas pendidikan di propinsi dan kabupaten/kota  mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mengembangkan PKBM, banyak ditemukan berbagai permasalahan yang diduga salah satu penyebabnya adalah tidak adanya rencana strategis pengembangan PKBM. Munculnya rumor tentang PKBM ‘siluman’  dan PKBM ‘fiktif’ serta PKBM ‘papan nama’ merupakan salah satu contoh. Dalam kasus ini, yang dimaksud adalah munculnya sejumlah PKBM yang hanya ada di atas kertas laporan namun fakta kegiatannya dan kelembagaannya di lapangan tidak ada atau mungkin hanya sementara saja. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa pihak yang menyalahgunakan program dan niat baik pemerintah dengan memberikan ‘block grant’ sejumlah dana tertentu kepada pihak yang mengaku sebagai PKBM walaupun faktanya bukan. Di sisi lain, dana ‘block grant’ yang telah dikucurkan pemerintah untuk pengembangan PKBM sampai saat ini belum diketahui sejauh mana efektivitasnya dalam rangka pengembangan PKBM. Demikian pula dengan adanya wacana pengembangan PKBM ‘negeri’ dan ‘swasta’ dan sebagainya menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul akibat dari tidak adanya konsep PKBM yang jelas dan tidak adanya perencanaan strategis pengembangan PKBM secara nasional.

IV.2     Membangun Rencana Strategis Pengembangan PKBM Nasional

Rencana strategis pengembangan PKBM secara nasional tentunya harus dilakukan oleh suatu tim yang kapabel, kredibel dan memiliki komitmen yang tinggi bagi pengembangan PKBM di Indonesia. Tim ini seyogyanya adalah tim yang dibentuk oleh otoritas nasional dan bertanggungjawab kepada pimpinan nasional di bidang pendidikan. Apabila pemerintah sungguh-sungguh berkehendak untuk memberikan perhatian kepada pendidikan non formal, sudah selayaknyalah apabila tim ini dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan Nasional. Tim ini haruslah berisikan berbagai pihak setidaknya para ahli dibidang pendidikan luar sekolah yang betul-betul telah memiliki pengalaman penelitian yang cukup memadai tentang PKBM, para praktisi yang telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengembangkan PKBM yang relatif cukup baik, pejabat pemerintahan di pusat dan daerah yang telah memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola berbagai program dan proyek yang berkaitan dengan pengembangan PKBM.

Dalam melaksanakan tugasnya tim ini perlu menyusun kerangka kerja yang sistematis dan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Pendekatan yang digunakan dapat mengkombinasikan antara pendekatan top-down dan bottom-up. Semua pihak yang terkait haruslah dilibatkan dalam proses penyusunan rencana strategis ini. Mulai dari para pengelola PKBM, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan PKBM, para warga belajar dan alumninya, para tutor, para penilik, para pejabat pendidikan luar sekolah di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat,  Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), para ahli pendidikan luar sekolah, dan sebagainya. Penyusunan rencana strategis ini juga membutuhkan proses penelitian dan pemetaan keberadaan dan perkembangan PKBM yang telah ada sebelumnya serta membutuhkan survai yang dilakukan kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) PKBM. Dalam survai tersebut perlu digali lebih jauh berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam PKBM, impact yang telah diberikan PKBM kepada komunitasnya, mutu dan relevansi berbagai program yang diselenggarakan oleh PKBM serta kemandirian dan keberlanjutan PKBM. Survai ini juga perlu melibatkan seluruh komponen PKBM. Dalam rencana strategis pengembangan PKBM Nasional ini hendaknya tercakup berbagai aspek yang ada di PKBM.

IV.3     Beberapa Alternatif Program Strategis Pengembangan PKBM di  

Indonesia                                    

1.  Pengembangan kelembagaan dan manajemen PKBM.

Mengingat PKBM saat ini telah diakui sebagai salah satu satuan pendidikan non formal menurut Undang-undang sistem pendidikan nasional, perlu segera dipikirkan bagaimana pemerintah memahami, mengakomodasi, mengarahkan, memfasilitasi, memotivasi, mengembangkan, dan mendukung pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan PKBM di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu pegangan bersama seluruh pihak bagaimana memandang, memahami dan menempatkan kelembagaan dan manajemen PKBM. Hal ini sangat penting dalam rangka bagaimana menempatkan posisi, peran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengembangan PKBM ini lebih lanjut.

Bagaimana bentuk kelembagaan PKBM itu? Apakah PKBM harus berbadan hukum? Bagaimana bentuk badan hukumnya? Apakah perlu diseragamkan? Siapa saja yang berhak mendirikan PKBM, dimana saja boleh didirikan PKBM, apa saja persyaratan pendirian PKBM, apakah pendirian PKBM membutuhkan perijinan? siapa saja yang berwenang merekomendasikan dan mengijinkan pendirian PKBM, bagaimana prosedur perijinan PKBM, bagaimana persyaratan penyelenggaraan program di PKBM, bagaimana kita menilai kinerja suatu PKBM, dan sebagainya. Apakah PKBM dapat dimiliki oleh perorangan atau apakah kita akan mengembangkan PKBM sebagai suatu lembaga milik komunitas, Community college. Kalau merupakan lembaga milik komunitas bagaimana bentuk pertanggungjawabannya selanjutnya. Apakah diperlukan pengaturan penyeragaman bentuk kelembagaan dan manajemen PKBM? Ataukah hal-hal seperti ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing komunitas? Apa saja dan sejauh mana peran pemerintah baik kabupaten/kota, propinsi maupun pusat dalam rangka mendukung, memfasilitasi, mengembangkan, membina dan mengawasi PKBM? Sebaliknya apa saja dan sejauhmana peran masyarakat? Dan masih banyak pertanyaan lain yang dapat dikembangkan. Semua pertanyaan tersebut merupakan hal yang harus segera dijawab dalam rangka pengembangan kelembagaan PKBM dan manajemen PKBM.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, kritis dan menyeluruh. Hal ini sangat penting agar maksud baik pengembangan kelembagaan dan manajemen PKBM ini benar-benar efektif dan tidak sebaliknya dapat menjadi kontra produktif. Untuk menyusun format standard kelembagaan PKBM perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta para ahli yang benar-benar mendalami secara langsung praktek-praktek penyelenggaraan PKBM secara luas. Disamping itu, perlu disadari bahwa apapun yang dihasilkan haruslah tidak dianggap sebagai rumusan yang kaku namun tetap membuka kemungkinan untuk adanya dinamika dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Agar pengembangan kelembagaan PKBM tidak salah arah, beberapa hal berikut perlu diperhatikan secara seksama :

-          Harus dapat memberikan jaminan keberlangsungan dan perkembangan PKBM sebagai suatu gerakan masyarakat di tingkat akar rumput yang berkembang secara luas di tengah-tengah masyarakat

-          Menghindari terperosok ke arah penciptaan birokrasi baru yang menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan dirinya melalui PKBM

-          Memberikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh kegiatan PKBM

-          Membangkitkan dan mendorong partisipasi yang luas dan berbobot anggota masyarakat dalam PKBM

-          Meningkatkan kemungkinan untuk kemitraan yang luas dan fleksibel dengan berbagai pihak baik pemerintah dengan berbagai sektor dan instansinya, maupun dengan berbagai lembaga non pemerintah baik lokal, nasional dan internasional, dengan dunia usaha, dengan lembaga-lembaga pendidikan, sosial, budaya maupun keagamaan

-          Mencerminkan dan mewujudkan implementasi konsep PKBM yang utuh dan menyeluruh

-          Membangkitkan inspirasi dan stimulasi bagi seluruh pemangku kepentingan PKBM untuk mengembangkan PKBM ke arah yang lebih baik dikemudian hari, yaitu PKBM yang lebih partisipatif, lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar, lebih bermutu serta PKBM yang mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan manajemen PKBM juga merupakan salah satu bagian inheren dari pengembangan kelembagaan PKBM. Dalam hal ini perlu dipikirkan apakah perlu suatu penyeragaman bentuk manajemen PKBM ataukah diserahkan kepada masing-masing komunitas untuk menyusunnya. Perlu dikembangkan parameter-parameter untuk mengukur kinerja manajemen suatu PKBM. Dengan menggunakan parameter tersebut dapat dipetakan kondisi umum PKBM secara nasional dan dapat dikembangkan perencanaan pengembangan kelembagaan dan manajemen PKBM ini selanjutnya secara nasional. Penguatan kemampuan manajemen PKBM dapat meliputi penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKBM. Demikian pula, mengingat konsep PKBM yang mencakup tiga bidang area kegiatan, maka pengembangan manajemen PKBM juga tentulah meliputi pengembangan sistem dan kemampuan manajemen dalam tiga bidang area manajemen pembelajaran, manajemen usaha dan manajemen masyarakat.

Walaupun secara umum prinsip-prinsip manajemen memiliki kesamaan, namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan keunikan manajemen untuk berbagai kegiatan yang ada. Bahkan tidak jarang dikembangkan berbagai sistem atau metoda serta prinsip-prinsip manajemen yang khusus untuk suatu kegiatan yang spesifik. Demikian pula manajemen pembelajaran, manajemen usaha maupun manajemen masyarakat yang dikembangkan di PKBM membutuhkan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

Manajemen pembelajaran dijumpai di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Di beberapa perguruan tinggi yang memiliki fakultas pendidikan tidak jarang juga memiliki jurusan atau program studi manajemen pendidikan. Namun perlu dikritisi apakah manajemen pendidikan yang dikembangkan tersebut dapat secara utuh diterapkan dalam manajemen pembelajaran luar sekolah ataupun yang bersifat pendidikan non formal. Program-program pembelajaran di PKBM pun sangat luas keragamannya dan tidak jarang hanya ada dan dikembangkan untuk suatu komunitas tertentu saja. Oleh karenanya manajemen pembelajaran yang dibutuhkanpun tentu perlu disesuaikan pula. Untuk itu perlu dikembangkan pula kajian-kajian akademik dalam rangka mengembangkan manajemen pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh berbagai PKBM. Pengembangan sistem dan operasional manajemen PKBM haruslah mempertimbangkan hal-hal tersebut secara dinamis.

Manajemen usaha biasa dilakukan oleh para penguasaha dan manajer suatu perusahaan atau unit usaha tertentu. Manajemen usaha juga telah berkembang ke dalam berbagai bidang keilmuan manajemen yang lebih khusus seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, manajemen produksi, manajemen sistem informasi, manajemen mutu manajemen logistik, manajemen produk dan sebagainya. Pengembangan manajemen PKBM dibidang usaha juga dapat memanfaatkan berbagai keilmuan manajemen usaha tersebut. Namun perlu dipikirkan sejauhmana berbagai sistem manajemen tersebut dapat diimplementasikan dalam manajemen usaha di PKBM. Karakter PKBM yang bersifat kekeluargaan dan kebersamaan dalam kemajuan cenderung menyerupai sifat-sifat koperasi. Namun itu tidak berarti bentuk kelembagaan usaha di PKBM harus secara otomatis berbentuk koperasi. Namun, apa pun bentuk kelembagaan usaha yang digunakan di PKBM, jiwa kebersamaan dan kekeluargaan haruslah menentukan sistem dan operasionalisasi manajemen usaha yang dikembangkan dalam dan oleh PKBM.

Manajemen masyarakat dan mobilisasi masyarakat serta manajemen pengembangan masyarakat sering digunakan oleh aparatur pemerintahan dalam memimpin masyarakatnya seperti lurah, kepala desa, camat,  juga lazim digunakan oleh para pekerja sosial dalam memotivasi masyarakat dan menggerakkan masyarakat untuk mengubah perilaku sosialnya dan organisasi-organisasi masyarakat dalam menggerakkan masa. Kemampuan ini juga merupakan hal yang harus dikembangkan dan diperkuat dalam manajemen PKBM.  Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia mengikuti proses pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan mereka terutama bagi orang dewasa. Sebagai contoh, orang dewasa yang buta aksara tidak jarang yang menolak untuk mengikuti proses pemberantasan buta aksara, demikian juga pendidikan kesadaran hukum dan lingkungan, dan sebagainya. Demikian pula untuk menarik partisipasi masyarakat terlibat mendukung keberlangsungan dan pengembangan PKBM membutuhkan kemampuan manajemen masyarakat yang baik. Tanpa memiliki kemampuan manajemen masyarakat yang baik juga akan sulit dilakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan dan potensi suatu komunitas dengan akurat dan lengkap yang sangat diperlukan bagi pengembangan program-program dan kelembagaan PKBM.

Peningkatan kapasitas manajemen PKBM dapat dilakukan dengan memperkuat kemampuan PKBM dalam seluruh parameter kinerja PKBM sesuai konsep PKBM. Untuk itu dapat dilakukan pengembangan kemampuan PKBM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di PKBM tersebut. Begitu pula perlu dikembangkan instrumen manajemen serta sistem dan prosedur yang memungkinkan bentuk-bentuk partisipasi tersebut dalam seluruh aspek manajemen PKBM mulai perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi, pengendalian serta pengawasan. Disamping itu dapat juga dikembangkan kemampuan melatih masyarakat agar dapat berpartisiasi secara lebih efektif. Peningkatan manfaat bagi masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas personalia PKBM dalam melakukan analisis keutuhan masyarakat, memetakan potensi masyarakat, mngembangkan program yang inovatif dan efektif dan sebagainya. Peningkatan mutu dan relevansi program dapat dilakukan dengan penguatan sarana dan prasarana penguatan ketenagaan serta peningkatan kompetensi para pengelola dan pelaksana program. Peningkatan kemandirian dan keberlanjuan dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber-sumber pendanaan PKBM baik dari masyarakat setempat, usaha PKBM maupun kemitraan dengan lembaga-lembaga donor, peningkatan kapasitas dan efektivitas kepemimpinan di PKBM, peningkatan kapasitas sistem manajemen, peningkatan kaderisasi kepemimpinan, serta pendidikan bagi masyarakat setempat agar memposisikan PKBM dan pembelajaran masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang harus terus-menerus hidup dan berkembang di masyarakat tersebut

Pengembangan manajemen PKBM dapat juga dilakukan dengan menggunakan suatu standar umum manajemen PKBM yang dapat dikembangkan secara nasional. Dalam standar umum ini perlu secara tegas, lengkap dan terinci tercakup seluruh parameter kinerja PKBM sesuai konsep PKBM yaitu meliputi tingkat partisipasi masyarakat, impact bagi masyarakat, mutu dan relevansi program serta kemandirian dan keberlanjutan lembaga.  Untuk itu perlu dikembangkan secara lebih operasional variabel-variabel yang lebih mengungkapkan masing-masing parameter tersebut secara lebih khusus baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Beberapa pendekatan umum pengembangan manajemen suatu organisasi ataupun lembaga dapat pula digunakan untuk mengembangkan manajemen PKBM. Diantaranya adalah konsep dan sistem Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management serta International  Standart Organization (ISO 9000). Untuk itu dapat dibentuk suatu proyek dan tim nasional pengembangan manajemen PKBM..

2.      Pengembangan Ketenagaan PKBM

Kemajuan suatu PKBM sangat ditentukan oleh mutu dan kuantitas tenaga yang terlibat di dalamnya. Dalam perspektif pendidikan nasional, ketenagaan di PKBM dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga pendidik adalah seluruh pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran yang meliputi pengelolaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, meliputi tutor, instuktur, nara sumber teknis, guru, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah seluruh pihak yang berperan mendukung proses pembelajaran secara tidak langsung yang meliputi tenaga teknis laboratorium, teknologi informasi, perpustakaan dan sebagainya termasuk juga para tenaga administrasi dan manajerial pengelolaan program dan lembaga.

Pengembangan ketenagaan di PKBM haruslah diletakkan dalam dua kerangka yang seimbang yaitu kerangka penguatan kelembagaan PKBM dan kerangka peningkatan mutu dan relevansi program. Tanpa adanya lembaga yang kuat sulit diharapkan diperoleh program PKBM yang bermutu dan relevan bagi masyarakatnya demikian pula tanpa program yang bermutu dan relevan keberadaan PKBM akan artifisial dan tidak bermakna bagi masyarakat sehingga akan dengan cepat ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karenanya pengembangan ketenagaan di PKBM hendaknya tidak hanya condong pada salah satu kerangka saja.

Dalam pengembangan ketenagaan ini perlu dipilah terlebih dahulu struktur ketenagaan yang ada di PKBM. Struktur ketenagaan sangat ditentukan oleh struktur kelembagaan dan manajemen, program-program yang diselenggarakan, serta ciri-ciri khusus yang ada dalam suatu PKBM ataupun suatu komunitas tertentu dimana PKBM tersebut berada. Setelah itu dapat dilakukan analisis jabatan. Dari sana dapat diketahui kebutuhan ketenagaan yang ada, kualifikasi, kompetensi, dan sebagainya.

Dalam kerangka penguatan mutu dan relevansi program ada beberapa program yang dapat dikembangkan segera sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam kategori ini adalah program pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa buta aksara, program pendidikan kesetaraan terutama dalam kerangka penuntasan wajib belajar  dan program pendidikan anak usia dini. Pengembangan ketenagaan dalam kategori ini dapat diseragamkan secara nasional setidaknya dalam beberapa kelompok situasi kondisi tertentu. Disamping kategori program prioritas pemerintah dapat juga dikembangkan bagi program-program khusus tertentu misalnya program keterampilan hidup bagi para petani dan komunitas pertanian, nelayan dan komunitas perikanan dan kelautan,  juga pengembangan ketenagaan bagi komunitas khusus seperti anak-anak jalanan, komunitas rawan narkoba, komunitas napi dan eks napi dan sebagainya.

Dalam rangka pengembangan ketenagaan ini perlu juga dikembangkan ketersediaan tenaga di PKBM. Sampai saat ini sebagian besar tenaga yang berpartisipasi di PKBM baik dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan  maupun dalam rangka pelaksanaan program merupakan tenaga paruh waktu. Perlu dikembangkan adanya tenaga-tenaga penuh waktu yang secara profesional berkarya di PKBM baik sebagai tenaga kependidikan maupun sebagai tenaga pendidik baik dalam rangka penguatan lembaga dan manajemen maupun dalam rangka penguatan mutu dan relevansi program.

Permasalahan utama yang dihadapi untuk mendapatkan tenaga profesional penuh waktu adalah dukungan pendanaan bagi kesejahteraan dan sebagai kompenasasi profesionalnya. Perlu dikembangkan upaya-upaya penggalangan dana baik dari partisipasi masyarakat setempat, dari hasil laba usaha PKBM, dari dukungan mitra-mitra yang perduli maupun dari pembiayaan anggaran pemerintah. Pendanaan dari partisipasi masyarakat dapat dikembangkan berdasarkan musyawarah mufakat warga yang dapat berupa iuran warga ataupun bentuk lainnya. Pengelolaan usaha PKBM secara profesional diharapkan dapat menghasilkan laba usaha yang cukup memadai untuk membiayai tenaga penuh waktu yang bekerja secara profesional di PKBM. Pendanaan dari mitra dapat dilakukan dengan berbagai cara-cara yang inovatif, misalnya mengembangkan pola-pola ‘Sahabat PKBM’, yaitu komitmen pribadi secara berkala memberikan donasi bagi pembiayaan tenaga profesional penuh waktu di suatu PKBM tertentu dan upaya ini dapat dikelola secara nasional. Tentunya pengelolaan dana ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi serta dikelola oleh orang-orang yang berdedikasi dan integritas tinggi. Dapat juga dikembangkan program nasional penempatan tenaga penuh waktu profesional di PKBM melalui program penempatan Relawan Profesional Berjangka (RPB). Dapat dibentuk suatu Badan otonom, baik oleh pemerintah maupun oleh non pemerintah untuk mengelola program ini. Badan ini berfungsi menyusun sistem dan melakukan penempatan, penilaian kinerja, perekrutan dan pelatihan serta pembayaran kompensasi tenaga RPB yang diberi kompensasi yang memadai. Khusus pembiayaan ketenagaan yang berasal dari pembiayaan pemerintah dapat dikembangkan melalui dana bantuan atau subsidi bagi tenaga penuh waktu yang ada di PKBM maupun melalui penempatan pegawai negeri sipil yang ditugaskan dan diperbantukan sebagai tenaga fungsional di PKBM. Penempatan pegawai negeri sipil ini dapat belajar dari pola penempatan pegawai negeri sipil di berbagai perguruan tinggi swasta melalui kopertis.

3.      Pengembangan program PKBM

Inti keberadaan PKBM dalam suatu komunitas adalah adanya kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas tersebut dalam arti luas, baik dari sudut ekonomi, sosial, dan sebagainya. Keberadaan kelembagaan, manajemen dan ketenagaan yang baik haruslah dalam rangka terwujudnya program-program dan kegiatan PKBM yang sesuai dan menjawab secara efektif kebutuhan komunitas tersebut.  Oleh karenanya pengembangan program PKBM merupakan salah satu program pengembangan PKBM yang strategis.  Pengembangan program ini dapat meliputi peningkatan kapasitas dalam melakukan inovasi program, peningkatan kapasitas dalam melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat (need assesment) dan dalam pemetaan potensi masyarakat, Peningkatan kapasitas dalam perencanaan program dan manajemen mutu program,  Peningkatan kapasitas dalam ‘participatie program planning dan sebagainya.

Salah satu program yang mendesak dikembangkan di PKBM adalah proram pendidikan kesetaraan. Program ini mendesak untuk dikembangkan lebih lanjut mengingat beberapa faktor berikut, yaitu :

-          Dengan digunakannya jalur pendidikan kesetaraan sebagai alternatif bagi para murid sekolah yang tidak mampu lulus dalam ujian nasional menyebabkan pendidikan kesetaraan menjadi perhatian nasional dan memberi pengaruh kepada jauh lebih banyak pihak

-          Penuntasan program nasional wajib belajar juga membutuhkan dukungan keberadaan pendidikan kesetaraan terutama Paket A dan Paket B

-          Karakteristik pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan non formal akan selalu menjadi alternatif bagi sebagian anggota masyarakat yang karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan mengikuti pendidikan formal melalui sekolah

-          Semakin meningkatnya ‘home schooling’ di tengah-tengah masyarakat karena alasan teknis, filosofis dan ideologis, membutuhkan jembatan penyetara (dalam hal ini melalui pendidikan kesetaraan) agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional dan mendapat pengakuan nasional

Beberapa pemikiran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pengembangan program pendidikan kesetaraan adalah :

-          Peningkatan pengawasan pelaksanaan dan penilaian ujian kesetaraan sehingga menutup kemungkinan terjadinya praktek-praktek kecurangan, ketidakjujuran, manipulasi dan sebagainya baik yang dilakukan oleh peserta ujian, bantuan pihak lain, maupun justru yang dilakukan bekerjasama dengan oknum-oknum aparatur pemerintahan baik di daerah maupun pusat baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif terorganisir.

-          Peningkatan kemungkinan warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan kemampuan akademik untuk dapat mengikuti ujian nasional tanpa terhalangi oleh persyaratan administratif maupun prosedural birokratik

-          Peningkatan akses semua warga masyarakat mengikuti ujian nasional secara lebih mudah, murah dan kapan saja serta dengan mendapatkan hasil penilaian yang cepat dengan menggunakan dukungan teknologi informasi.

-          Pembaharuan kebijakan kurikulum pendidikan kesetaraan agar lebih diarahkan pada pendidikan bermatapencaharian sedangkan aspek lainnya diberikan minimalis dengan menggunakan prinsip yang digunakan pada pendidikan formal khususnya pendidikan kejuruan.

-          Perlu dikembangkan proyek percontohan suatu program pendidikan kesetaraan yang didukung oleh seluruh sarana dan prasarana lengkap seperti gedung, meubelair, laboratorium, perpustakaan, administrasi serta tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang profesinal dan mendapat kesejahteraan yang memadai. Hanya perbedaan satu-satunya dengan persekolahan yang bermutu hanya dalam pendekatan dan kurikulum yang digunakan yang sepenuhnya mengikuti pendekatan pendidikan non formal. Jika berhasil diharapkan proyek ini akan dianjukan dengan program yang sejenis yang lebih luas.

Program pendidikan keaksaraan juga merupakan program strategis yang perlu dikembangkan lebih sungguh-sungguh mengingat target pemberantasan buta aksara ini merupakan target nasional, merupakan bagian dari komitmen global dan menyangkut hal sangat mendasar bagi kemanusiaan. Salah satu pemikiran yang dapat dikaji dan dikembangkan lebih lanjut dalam penuntasan buta aksara adalah dengan menggabungkan pendekatan fungsional yang selama ini dikembangkan dengan pendekatan wilayah. Pemikiran dasar dari gagasan ini adalah bagaimana memposisikan penuntasan buta aksara ini lebih sebagai pemberantasan ‘epidemi’ yang berbahaya dan telah meluas. Berdasarkan pemikiran tersebut disamping kombinasi pendekatan fungsional dan pendekatan wilayah, juga tidak hanya membangun sistem pemberantasannya saja tetapi juga harus disertai oleh pembangunan sistem deteksi dan pencegahan serta sistem pengendalian yang efektif. Desa atau kelurahan dapat digunakan sebagai satuan wilayah terkecil yang memiliki secara utuh sistem deteksi dan pencegahan, sistem pemberantasan, dan sistem pengendalian. Untuk itu dapat dikembangkan konsep desa bebas buta aksara dimana jumlah buta aksaranya telah minimal dan seluruh sistem tersebut beroperasi secara efektif.

Ada banyak program lain yang dapat dikembangkan secara nasional melalui dan di dalam PKBM.  Beberapa program yang dapat dikembangkan antara lain:

-          Program pendidikan anak usia dini

-          Program penciptaan dan peningkatan penghasilan (income generating program)

-          Program pendidikan lingkungan

-          Pengembangan unit usaha PKBM

-          Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for sustainable development)

-          Pendidikan hukum, politik dan kewarganegaraan

-          Pengembangan pemuda dan olah raga

-          Pegembangan sosial dan budaya

-          Pendidikan prevensi narkoba, HIV/AIDS dan penyakit sosial lainnya

-          Pendidikan pasca rehabilitasi narkoba, anak jalanan, ex-napi, ex-prostitusi

-          Pembangunan pertanian dan perikanan serta kehutanan

-          Pembanguan masyarakat padat penduudk dan buruh di perkotaan

-          Pembangunan higienitas, kesehatan masyarakat dan gizi

4.      Pengembangan Sarana dan Prasarana PKBM

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam jumlah dan mutu yan memadai sangat menentukan keberhasilan suatu PKBM dalam mencapai tujuannya. Oleh karenanya program pengembangan sarana dan prasarana PKBM merupakan salah satu program strategis pengembangan PKBM di Indonesia. Pengembangan sarana dan prasarana sangat penting dilaksanakan setelah kelembagaan dan manajemen suatu PKBM tertata dengan baik. Penting adanya kelembagaan dan manajemen PKBM yang baik sebelum pengembangan sarana dan prasarana didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut :

-        pengadaan sarana dan prasarana biasanya membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar oleh karenanya perlu dipastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga dana yang dikeluarkan tidak sia-sia tetapi keefektivitasannya tinggi

-        Sarana dan prasarana yang diberikan kepada PKBM harus dijamin jatuh ke tangan pengelola yang tepat serta digunakan sepenuhnya untuk semaksimal mungkin manfaat bagi masyarakat setempat yang paling membutuhkan

-        Sarana dan prasarana yang diberikan bagi PKBM perlu dikelola dan dipelihara secara maksimal untuk itu dibutuhkan adanya lembaga penanggungjawab yang jelas serta manajemen yang berjalan baik

-        Pengadaan sarana dan prasarana tersebut penting untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat setempat untuk pengadaannya, untuk itu perlu adanya kelembagaan dan manajemen yang dapat dipercaya masyarakat dan meyakinkan bahwa semua itu akan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat

-        Pengadaan sarana dan prasarana dari anggaran pemerintah perlu mempertimbangkan secara seksama bahwa sarana dan prasarana tersebut tidak menjadi aset milik perorangan

-        Pengadaan sarana dan prasarana oleh pemerintah perlu mempertimbangkan adanya dukungan pendanaan pendamping atau sumbangan sarana dan prasarana pendamping dari masyarakat tersebut atau sumbangan pihak ketiga untuk meyakinkan adanya rasa tanggungjawab masyarakat bagi pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut.

IV.4         Berbagai Peran Dalam Pengembangan PKBM di Indonesia

Dalam rangka membangun sinergitas antara berbagai kalangan yang terkait dengan PKBM dan dalam rangka memaksimumkan upaya dan peran serta seluruh pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan PKBM, sangatlah penting dikembangkan alternatif terbaik pembagian peran yang efektif dan terpadu antara seluruh pihak mulai dari pemerintah maupun masyarakat, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Di tingkat pusat perlu dilibatkan pihak legislatif maupun eksekutif dan masyarakat, termasuk BP-PLSP serta Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Ditjen Mutendik, serta Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi PKBM Indonesia. Di tingkat Propinsi perlu melibatkan Dinas Pendidikan Propinsi, BPKB, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi PKBM Indonesia. Di tingkat Kabupaten/Kota perlu melibatkan Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Penilik, dan sebagainya.

Peran dan keterkaitan berbagai sekor pemerintahan dengan PKBM juga perlu diakomodasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Berbagai instansi pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan PKBM antara lain :

-          Departemen Sosial

-          Departemen Hukum dan HAM

-          Departemen Tenaga Kerja

-          Departemen Koperasi dan UKM

-          Departemen Kesehatan

-          Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-          Departemen Pertanian

-          Departemen Kehutanan

-          Departemen Perikanan dan Kelautan

-          Departemen Lingkungan Hidup

-          Kementerian Pemuda dan Olah Raga

-          Kementerian Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal.

IV.5     Contoh Analisis SWOT, Visi,  Misi  dan Target 5 Tahun Pengembangan 

             PKBM di  Indonesia

IV.5.1  Contoh Hasil Analisis SWOT Pengembangan PKBM di Indonesia

Berikut ini adalah salah satu contoh hasil analisis SWOT pengembangan PKBM di Indonesia berupa draf yang dihasilkan oleh rapat pengurus DPP FK PKBM Indonesia dalam rangka menganalisis situasi eksternal dan internal dalam merumuskan peran FK PKBM Indonesia dalam pengembangan PKBM selanjutnya.

STRENGTH (KEKUATAN)

·    Adanya lebih dari 3.000 PKBM di seluruh Indonesia.

·    Adanya success story sejumlah PKBM ‘model’ yang cukup baik dalam hal partisipasi, impact, mutu & relevansi, kemandirian, dan keberlanjutan dan untuk skala tertentu telah ‘terbukti’ mampu mengatasi kebodohan, kemiskinan, dan membangun kesetiakawanan.

·    Adanya success story sejumlah alumni PKBM yang telah ‘berhasil’.

·    Besarnya jumlah anggota masyarkat yang telah ‘menikmati’ kehadiran PKBM.

·    Kemampuan PKBM dalam mengakomodasikan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat secara simultan.

·    Karakteristik PKBM sebagai wahana pendidikan non-formal yang memiliki sifat fleksibel, serta adanya 3 dimensi pembelajaran, usaha, dan pengembangan masyarakat memungkinkan beradaptasi dengan beragam kebutuhan, keunikan dan kepentingan.

·    Diakuinya PKBM dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai satuan pendidikan non formal.

·    Fakta bahwa PKBM telah beroperasi dalam berbagai latar belakang komunitas seperti komunitas pertanian, komunitas nelayan, komunitas perambah hutan, komunitas masyarakat ‘urban’, komunitas santri, komunitas anak jalanan, komunitas napi/ex, komunitas prostitusi/ex membuktikan kekuatan PKBM sebagai generic model untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat secara luas.

·    PKBM telah dikenal secara luas di Negara-negara Asia Pasifik, khususnya Jepang telah memberi impact yang besar bagi kemajuan masyarakatnya.

·    Adanya anggaran pemerintah baik dari pusat maupun daerah untuk mendukung PKBM.

·    Adanya Forum PKBM di 28 propinsi dan di sejumlah besar Kabupaten/Kota di Indonesia dan sudah dimulainya jaringan PKBM Asia Pasifik.

·    Pengalaman 3 tahun FK-PKBM dengan segala kegagalan dan keberhasilannya menjadi pelajaran yang berharga bagi kemajuan mendatang.

WEAKNESS (KELEMAHAN)

·    Sebagian besar masyarakat dan birokrasi pemerintah masih belum mengenal PKBM baik konsepnya, kiprahnya dan potensinya.

·    Sebagian besar PKBM masih memiliki personalia, sarana dan prasarana yang sangat terbatas baik dalam hal kuantitas maupun kualitas serta memiliki sistem manajemen dan kepemimpinan yang masih lemah.

·    Adanya indikasi yang kuat cukup banyak PKBM yang berdiri dengan motivasi utama agar memperoleh dana dari pemerintah untuk kepentingan pribadi sehingga kurang perduli terhadap pelaksanaan dan mutu program yang  menimbulkan citra yang negatif bagi PKBM.

·    Adanya indikasi yang kuat masih kentalnya budaya KKN dalam birokrasi pemerintahan serta dalam pendistribusian anggaran pemerintah khususnya yang terkait dengan PKBM.

·    Usia PKBM dan FK-PKBM yang masih sangat muda sehingga masih sangat kurang kader-kader yang militan untuk memajukan PKBM

·    Kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang baik secara nasional

·    Sebagian besar stakeholder pendidikan masih memandang sebelah mata terhadap pendidikan non formal dan masih men’dewa’kan pendidikan formal.

OPPORTUNITY (PELUANG)

·    Banyaknya permasalahan dan rendahnya mutu pendidikan formal sehingga membuat pendidikan non-formal menjadi alternatif yang menarik bagi masa depan pendidikan

·    Adanya tiga dimensi PKBM yaitu pembelajaran, usaha dan pengembangan masyarakat memungkinkan untuk menarik partisipasi masyarakat dan dukungan lembaga-lembaga donor yang lebih luas

·    Adanya komitmen global dalam MDGs (Millenium Development Goals) yang implementasinya di tingkat akar rumput sebagian besar merupakan ruang cakupan PKBM

·    Adanya komitmen global tentang Education For All dan Life long Learning yang sebagian besar merupakan ruang cakupan PKBM

·    Berbagai isu-isu global seperti masalah pengurangan kemiskinan, permasalahan lingkungan, pengarus utamaan gender, korban narkoba, HIV/AIDS, pendidikan inklusif, trafficking, pendidikan HAM, demokratisasi, multikulturalisme, Education for Sustainability Development.  penanganan korban bencana alam dan daerah konflik, dsb. Sebagian besar implementasinya dapat dilakukan melalui pendekatan PKBM.

·    Berbagai isu nasional seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat miskin, pembudayaan anti korupsi, tingginya tingkat putus sekolah, tingginya tingkat buta aksara, rendahnya tingkat partisipasi PAUD, dsb. Sebagian besar dapat diimplementasikan melalui pendekatan PKBM

·    Menurunnya kepercayaan lembaga-lembaga donor internasional dalam menyalurkan dana bantuannya terhadap pembangunan masyarakat melalui birokrasi pemerintahan memungkinkan penyalurannya dilakukan melalui PKBM.

·    Banyaknya lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional yang memberikan keperdulian terhadap persoalan-persoalan pendidikan, kemiskinan dan pengembangan masyarakat.

·    Adanya kebijakan pemerintah agar BUMN mengalokasikan sebagian keuntungannya bagi dana pengembangan masyarakat

·    Adanya sejumlah perusahaan menengah maupun besar yang memiliki kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) dan mengalokasikan dana secara konsisten untuk itu.

·    Adanya kebutuhan berbagai perusahaan besar untuk membangun keamanan, kenyamanan dan keselarasan dengan lingkungan masyarakat di sekitar lokasi keberadaan perusahaan tersebut yang membutuhkan suatu ‘model pengelolaan’ yang efektif dan akuntabel serta memberi manfaat lebih berarti dan berkelanjutan, PKBM dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan model tersebut.

·    Adanya sejumlah besar perguruan tinggi yang memiliki sejumlah besar mahasiswa yang membutuhkan bentuk-bentuk pengabdian masyarakat yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing dan mudah diakses serta memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat, PKBM dapat menjadi wahana pengabdian tersebut.

·    Adanya sejumlah jurusan pendidikan luar sekolah dan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah serta berbagai organisasi mahasiswa yang memberikan kepedulian besar bagi pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput yang membutuhkan wahana aplikasi keilmuan dan idealismenya, PKBM dapat menjadi alternatif menarik bagi kebutuhan tersebut

·    Potensi demografi, geografi, budaya dan sumberdaya ekonomi Indonesia membuka munculnya peluang usaha yang dapat digarap oleh PKBM dan melalui kerjasama antar PKBM di seluruh Indonesia

·    Kerjasama antar negara baik di antara negara Asia Pasifik maupun dengan Negara lain memungkinkan peluang pengembangan usaha, pembelajaran dan pengembangan masyarakat bagi PKBM

·    Adanya amanat konstitusi Negara Republik Indonesia untuk memberikan prioritas kepada pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar dimana ruang pendidikan non formal selama ini masih belum tergarap dengan sewajarnya.

·    Adanya komitmen Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menetapkan dasawarsa Education for Sustainability Development, dimana PKBM merupakan salah satu lembaga di tingkat akar rumput yang sangat memungkinkan untuk menjadi agen pelaksananya

THREAT (ANCAMAN)

·    Adanya potensi konflik diantara berbagai lembaga yang bertanggungjawab membina dan mengembangkan PKBM, misalnya antara Sub-Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, SKB, BPKB, Sub Dinas Pendidikan Propinsi, BPPLSP, FK-PKBM Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat yang apabila tidak disikapi secara dewasa dapat menimbulkan usaha-usaha kontra produktif bagi gerakan untuk memajukan PKBM

·    Dapat muncul adanya sinisme sebagian anggota masyarakat terhadap PKBM jika melihat perilaku beberapa oknum pembina, pengelola dan pelaksana PKBM yang memanfaatkan PKBM untuk mengambil dana negara ataupun dari pihak donor lain untuk keuntungan pribadi semata.

·    Adanya beberapa oknum yang merasa ‘terancam’ akan adanya gerakan PKBM yang murni dan kuat sehingga membuat langkah-langkah ‘perlawanan’ yang dapat menghambat gerak maju PKBM agar  oknum-oknum tersebut tidak kehilangan ‘keuntungan’ dari ‘manipulasi’ dan KKN proyek PKBM.

IV.5.2 Contoh Hasil Perumusan Visi, Misi dan Target 5 Tahun Pengembangan    

            PKBM di Indonesia

         Visi

         Terwujudnya PKBM sebagai gerakan masyarakat akar rumput yang efektif untuk mengatasi kebodohan, kemiskinan dan membangun kesetiakawanan sosial di setiap komunitas di seluruh Indonesia.

Misi

1.            Mewujudkan sejumlah besar PKBM yang partisipatif, mandiri, berkelanjutan dan mampu menyelenggarakan program-program yang bermutu serta yang dapat menjawab kebutuhan komunitasnya.

2              Mewujudkan kesadaran yang luas seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya PKBM bagi pembangunan masyarakat dan bersedia berpartisipasi untuk mendukungnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.      Mewujudkan jaringan kerjasama yang positif, konstruktif, dan kuat  baik sesama PKBM maupun antar PKBM dengan berbagai Lintas sektoral, lembaga usaha, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan yang lainnya, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka pembangunan masyarakat.

Target 5  Tahun  

1.      Adanya minimum dua PKBM yang memiliki kualifikasi sebagai percontohan (model) PKBM yang partisipatif, bermutu, mandiri dan berkelanjutan di setiap propinsi.

2.      Adanya minimum satu propinsi yang dapat memberikan contoh/model dimana penerapan PKBM yang intensif sebagai suatu gerakan masyarakat.

3.      Adanya minimun satu PKBM sebagai contoh atau model dalam mengatasi permasalahan komunitas khusus.

4.      Minimum 50% program Kesetaraan, program PAUD dan program Keterampilan yang ada di PKBM memiliki mutu yang berkualifikasi baik.

5.      Indonesia menjadi salah satu negara yang terkemuka di Asia Pasifik dalam hal gerakan PKBM (community learning center).

6.      30% PKBM dapat berperan sebagai Community Business Centre dan/atau Community Information Centre dan/atau Community Art & Cultural Centre secara efektif.

7.      75% FK PKBM Propinsi, kabupaten/kota berperan sebagai motor penggerak dalam membangun PKBM sebagai gerakan masyarakat untuk mengatasi kebodohan, kemiskinan dan membangun kesetiakawanan sosial.

8.      Minimal 2.000 PKBM berkualifikasi baik.

9.      Minimum 50 lembaga/Departemen baru yang memiliki komitmen resmi akan mendukung pengembangan PKBM.

10.    Menghasilkan satu juta entrepreneur di seluruh Indonesia melalui PKBM.

11.    FK PKBM Indonesia memiliki :

a.      Pusat Pelatihan dan Pengembangan PKBM

b.      Pusat Pengembangan Bisnis PKBM

12.    Adanya minimum 6.000 PKBM di Indonesia

BAB V

PENUTUP

Demikian naskah Konsep dan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini kami susun. Kami menyadari dalam konsep ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, tim penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut dan kami sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik dalam penulisan naskah ini. Semoga naskah yang kami susun ini dapat bermanfaat dan tidak sia-sia, serta apa yang kami tulis dalam naskah ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain terutama bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di PKBM.

KEY SUCCESS FACTOR  (Kunci Keberhasilan)

                        1.      Karunia, Kehendak dan Kuasa Tuhan YME (Doa)

                        2.      Keikhlasan dan Ketulusan

                        3.      Kejelasan dan Kesatuan Visi

                        4.      Sinergitas Program

                        5.      Profesionalisme

                        6.      Komitmen : waktu, uang, tenaga, relasi dan informasi

                        7.      Kerja keras, Kerja cerdas dan Kerjasama

                        8.      Komunikasi dan Koordinasi

                        9.      Transparansi dan Akuntabilitas

                    10.      Partisipasi dan dukungan PKBM dan FK-PKBM Propinsi/Kabupaten/Kota terhadap berbagai program kerja FK PKBM Indonesia.

-----------------------------------

----------------